Kasus KTP Elektronik (e-KTP)

 Kasus ini bermula dari proyek pengadaan e-KTP yang bernilai miliaran rupiah, yang dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi pelanggaran hukum dan kecurangan, seperti adanya permainan tender, penyalahgunaan anggaran, dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Beberapa pejabat pemerintah dan swasta yang terlibat dalam kasus ini kemudian ditangkap dan diadili di pengadilan. Beberapa di antaranya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Kasus e-KTP ini menjadi sorotan media dan publik karena nilainya yang besar dan melibatkan banyak pihak. Kasus ini juga memperlihatkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan perlunya upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di semua tingkatan.

Kasus e-KTP di Indonesia bermula pada tahun 2011 ketika pemerintah Indonesia meluncurkan proyek pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Proyek tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp. 6,7 triliun (sekitar US $450 juta pada saat itu).

Namun, pada tahun 2015, Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, memberhentikan proyek tersebut karena dianggap terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Namun, pada tahun yang sama, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut dengan anggaran yang lebih besar, yaitu sekitar Rp. 5,9 triliun (sekitar US $440 juta pada saat itu).

Setelah itu, terungkap bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum dan kecurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut, seperti adanya permainan tender, penyalahgunaan anggaran, dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Beberapa pejabat pemerintah dan swasta juga diduga terlibat dalam kasus ini, seperti Setya Novanto (mantan Ketua DPR), Anas Urbaningrum (mantan Ketua Partai Demokrat), Andi Narogong (kontraktor), serta beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Pada akhirnya, pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Setya Novanto atas dugaan korupsi dalam proyek e-KTP. Setelah itu, KPK terus melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini.